Mantan Bupati Rejang Lebong, Syamsul Effendi seusai diperiksa penyidik sebagai saksi.
Beritarejanglebong.com - Rejang Lebong kembali dihadapkan pada pusaran dugaan penyimpangan anggaran. Kali ini, sorotan mengarah ke Perumda Air Minum Tirta Bukit Kaba untuk tahun anggaran 2023 hingga 2024.
Penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Rejang Lebong terus mengembangkan perkara tersebut. Pemeriksaan saksi dilakukan secara bertahap guna menelusuri aliran anggaran serta pihak-pihak yang memiliki peran dalam pengambilan kebijakan.
Penanganan kasus ini berjalan paralel dengan sejumlah penyelidikan lain yang juga tengah ditangani Kejari Rejang Lebong, termasuk dugaan penyalahgunaan anggaran di KPU serta Dana BOS.
Nama-Nama Besar Mulai Dipanggil
Dalam proses pendalaman, beberapa mantan pejabat daerah telah dipanggil untuk dimintai klarifikasi.
Mantan Sekretaris Daerah Yusran Fauzi dan mantan Asisten I Setdakab Rejang Lebong sebelumnya telah lebih dulu menjalani pemeriksaan.
Teranyar, mantan Bupati Rejang Lebong Syamsul Effendi juga hadir memenuhi panggilan penyidik sebagai saksi.
Kehadiran mantan orang nomor satu di Rejang Lebong itu sempat menjadi perhatian. Namun, usai menjalani pemeriksaan, ia memilih meninggalkan lokasi tanpa memberikan pernyataan kepada wartawan.
Dugaan Anggaran Miliaran Rupiah
Kasi Pidana Khusus Kejari Rejang Lebong, Hironimus Tafonao, membenarkan bahwa penyidik sedang mendalami dugaan penyimpangan anggaran Perumda Tirta Bukit Kaba yang nilainya disebut mencapai miliaran rupiah.
“Proses pemeriksaan masih berjalan. Kami fokus pada fakta dan dokumen yang ada,” ujarnya singkat.
Ia memastikan bahwa penanganan perkara ini dilakukan secara profesional.
“Tidak ada intervensi dari pihak mana pun. Semua berjalan sesuai prosedur hukum,” tegasnya.
Kejari Rejang Lebong menegaskan akan membuka secara transparan setiap perkembangan kasus yang menyita perhatian publik tersebut.
Masyarakat Rejang Lebong pun kini menanti, sejauh mana pengusutan kasus Perumda Tirta Bukit Kaba ini akan bergulir dan siapa saja yang nantinya dimintai pertanggungjawaban secara hukum.***
