Warga Ingin Hukum Tegas dan Terbuka, Kembalinya Ahmad Sahroni ke Komisi III Disambut Harapan Publik

Ahmad Sahroni kembali ke Komisi III DPR RI

JAKARTA, Beritarejanglebong.com - Kembalinya Ahmad Sahroni ke kursi Wakil Ketua Komisi III DPR RI memunculkan harapan baru terhadap penguatan pengawasan hukum. 

Di tengah sorotan publik terhadap transparansi aparat penegak hukum, masyarakat berharap komisi yang membidangi hukum dan keamanan itu kembali menunjukkan ketegasannya.

Nama Sahroni sebelumnya mencuat saat kasus pembunuhan berencana yang melibatkan mantan Kadiv Propam Polri, Ferdy Sambo, menggemparkan publik. Ketika itu, ia secara terbuka mendorong agar proses hukum dilakukan tanpa ditutup-tutupi.

“Kami minta prosesnya dibuka seterang-terangnya. Publik harus tahu dan tidak boleh ada yang ditutup-tutupi,” tegas Sahroni saat itu.

Kasus tersebut kemudian terungkap sebagai pembunuhan terhadap Nofriansyah Yosua Hutabarat dan menjadi ujian besar bagi institusi kepolisian.

Dalam perkara narkotika yang menyeret nama Teddy Minahasa, Sahroni juga menyuarakan hal serupa.

“Penegakan hukum tidak boleh tebang pilih. Siapa pun yang terlibat harus diproses,” ujarnya kala itu.

Ia bahkan mengapresiasi langkah Kapolri Listyo Sigit Prabowo yang mencopot dan memproses hukum perwira tinggi tersebut.

Kini, dengan kembalinya Sahroni ke Komisi III, publik menaruh ekspektasi yang sama. Ketua RW 9 Kebon Bawang, Eka Kurniawan, mengatakan warga berharap pengawasan DPR semakin kuat.

“Kami ingin hukum ditegakkan secara tegas dan terbuka. Kalau memang salah, ya diproses. Jangan ada yang dilindungi,” ujar Eka.

Hal senada disampaikan Saunah, warga setempat. Ia menilai sikap Sahroni selama ini konsisten.

“Beliau kalau bicara soal hukum memang tegas. Kami berharap itu terus dipertahankan,” katanya.

Kembalinya Sahroni dinilai bukan sekadar pergantian jabatan, melainkan momentum memperkuat fungsi kontrol terhadap aparat penegak hukum. Di tengah berbagai dinamika kasus besar, publik kini menanti konsistensi.

“Kami cuma ingin satu: hukum jangan tajam ke bawah dan tumpul ke atas,” ujar seorang warga lainnya.

Harapan itu kini kembali tertuju pada Komisi III—apakah pengawasan akan semakin kuat, atau berjalan seperti biasa.***